Sejarah Kota Bandung (HUT Bandung ke-207)

Sebelum tahun 1998, terdapat beda pandangan tentang hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi Kota Bandung dengan tanggal pembentukan GEMEENTE BANDUNG, yakni pada tanggal 1 April 1906. Sementara itu, di kalangan masyarakat juga terdapat anggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah tanggal 25 Mei 1910.

Dengan kata lain, sebelum tahun 1998 persepsi dan pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung masih simpang siur.


Pada tangal 10 maret 1997 dilaksanakan seminar yang melibatkan sejumlah pakar dari berbagai bidang keilmuan dan profesi ,Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 1998 dilaksanakan sarasehan yang ditindaklanjuti dengan beberapa kali diskusi, dengan melibatkan sejarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Tim ini terdiri atas sejumlah sejarawan dari Universitas Pajajaran dan sejumlah pakar bidang keilmuan lainya. Penelitian menyimpulkan bahwa tanggal 25 September 1810 adalah “HARI JADI KOTA BANDUNG”.


Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung dengan ibukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkotot), kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang.

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum"), kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama bernama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun jalan raya pos (groote poshweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Jawa Timur (± 1000 kilometer). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.


Di daerah Bandung khususnya, dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pada pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.


Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, tertetak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Ppos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebonkawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Bupati memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk kampung Balubur Hilir, membuka hutan pada lahan bakal ibukota (daerah Cikapundung Hilir).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh bupati. Dengan kata lain bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan besluit (surat kelulusan) tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukkan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".


Tanggal Hari Jadi Kota Bandung itu telah disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bandung dalam perda (peraturan daerah) nomor 35 tahun 1998. Dengan demikian, tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) biasa diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kota Bandung bukan lagi Hari Jadi Kota Bandung, karena memang keliru. Tanggal 1 April 1906 adalah tanggal pembentukan gemeente Bandung (sekarang Pemerintah Kota Bandung).

Tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, kota bandung juga berfungsi sebagai ibukota keresidenan priangan, menggantikan kota cianjur yang rusak berat akibat meletusnya gunung gede. Dengan demikian, sejak itu kota bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsungnya pemerintahan kabupaten (pemerintahan tradisional) dan pemerintahan keresidenan (pemerintahan kolonial). Hal ini berlangsung sampai dengan kota bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut gemeente (sejak 1 april 1906). Dengan berdirinya pemerintahan gemeente, maka di kota bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan (kabupaten, keresidenan, dan gemeente). Dalam hal ini, pemerintahan gemeente sebagai pemerintahan kota yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua pemerintahan lain di kota bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya mejadi tugas dan kewajiban pemerintah gemeente. Namun dalam prakteknya, bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggola dewan kota (gemeente road).

Sejak tanggal 1 Oktober 1926, sebutan gemeente diubah menjadi stadsgemeente, yang berlangsung hingga akhir pemerintah kota bandung berubah-ubah sebagai berikut:

• Haminte Bandung: dari 24 April 1948-11 Maret 1946 (masa Negara Pasundan di bawah RIS).
• Kota Besar Bandung: sejak 15 Agustus 1945.
• Kotapraja Bandung: berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah.
• Kotamadya Bandung: sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 dan Surat Edaran Walikota Kepala Daerah Bandung No. 637 tanggal 19 Baret 1966.
• Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung: berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, hingga tahun 1998.
• Pemerintah Kota Bandung: sejak tahun 1999 sampai sekarang